Wapres Gibran Rakabuming Raka. Foto: ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S
Riset: Irma Mulya A
KK Penulis: Naila Puspita Ramdhani
Keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengakhiri jabatannya menjadi perhatian dalam perkembangan politik nasional. Pada Kamis (12/11/2026), Gibran mendatangi Gedung Nusantara III, Jakarta, untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI).
Informasi mengenai penyerahan surat tersebut disampaikan oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani. Ia mengonfirmasi bahwa Gibran datang secara langsung untuk menyampaikan keputusannya. Surat pengunduran diri itu juga telah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan ini muncul ketika Gibran tengah menghadapi sorotan publik terkait persoalan dokumen penyetaraan ijazah SMA. Dokumen tersebut sebelumnya menjadi objek polemik setelah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Situasi politik juga berkembang setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti dugaan ketidakmemenuhan persyaratan jabatan Wakil Presiden.
Namun, Gibran memberikan penjelasan berbeda mengenai latar belakang keputusannya. Ia menyebut pengunduran diri tersebut merupakan kehendak pribadi yang sudah dipikirkan secara matang, bukan akibat persoalan ijazah. Gibran turut menyatakan bahwa dokumen pendidikannya telah lengkap dan diserahkan kepada pengadilan. Ia juga membantah bahwa langkah tersebut diambil karena merasa tidak sanggup menjalankan tanggung jawab sebagai Wakil Presiden.
Keterangan mengenai alasan pengunduran diri juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Ia mengungkapkan bahwa dokumen yang diajukan Gibran relatif singkat, yakni hanya lima paragraf. Isinya memuat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas kemauan sendiri sekaligus permintaan kepada MPR untuk memproses keputusan tersebut berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Yusril menyebut pertimbangan pribadi dan berbagai tanggapan masyarakat turut melatarbelakangi keputusan tersebut. Meski begitu, ia tidak menguraikan secara khusus persoalan pribadi yang dimaksud. Dengan demikian, surat tersebut lebih menitikberatkan pada pernyataan pengunduran diri dan permohonan agar proses selanjutnya berjalan sesuai ketentuan konstitusi.
Sikap Presiden Prabowo Subianto terhadap keputusan tersebut turut menjadi perhatian. Prabowo mengaku berat hati menerima pengunduran diri Gibran, tetapi tetap menghormati pilihan yang telah diambil. Ia juga menyampaikan dukungannya dan mengapresiasi sikap Gibran yang menyampaikan keputusan tersebut secara langsung tanpa melalui perwakilan.
Dalam keterangannya, Prabowo mengingat kembali kebersamaan mereka sejak masa kampanye hingga menjalankan pemerintahan selama dua tahun. Ia menjelaskan bahwa keduanya memiliki pembagian tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan. Prabowo lebih banyak menangani kebijakan di tingkat nasional, sementara Gibran menjalankan tugas dengan mengunjungi sejumlah daerah untuk melihat pelaksanaan program pemerintah secara langsung.
Prabowo juga menyampaikan bahwa pengabdian Gibran untuk Indonesia masih dapat berlanjut melalui berbagai kesempatan di masa mendatang. Ia berjanji tetap memberikan dukungan terhadap perjalanan karier Gibran. Di akhir pernyataannya, Prabowo mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpecah akibat perbedaan dan tetap menempatkan kepentingan bangsa sebagai prioritas.
Sementara itu, keputusan Gibran membuat MPR harus menyiapkan mekanisme untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Proses tersebut mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Dalam ketentuan itu, Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR, yang kemudian akan menentukan penggantinya melalui sidang paripurna.
Pemilihan tersebut melibatkan seluruh anggota MPR yang berasal dari DPR dan DPD. Kandidat yang memperoleh dukungan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih. MPR sendiri memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan pemilihan tersebut.
Rangkaian peristiwa ini tidak hanya berkaitan dengan keputusan Gibran meninggalkan jabatan Wakil Presiden, tetapi juga menyangkut respons pemerintah dan tahapan konstitusional yang harus dijalankan setelahnya. Perhatian berikutnya tertuju pada langkah MPR dalam memproses pengunduran diri sekaligus menentukan pengisi jabatan Wakil Presiden selanjutnya.
About the Author
