Ketika Pejabat Menyalahi Aturan Vaksin Ketiga

ALINEA – Sejumlah pejabat mengaku telah disuntik vaksin ketiga atau vaksin booster, hal ini diketahui melalui obrolan Presiden Joko Widodo dengan para pejabat dalam kunjungannya ke Kalimantan Timur untuk meninjau vaksinasi pada Selasa (24/8). Ahli menilai tindakan pejabat yang melakukan vaksinasi ketiga sebagai perilaku yang tidak etis.

Sebelum melakukan konferensi pers, Jokowi terlihat berbincang bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Kaltim Isran Noor, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun soal vaksinasi dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden yang kini diketahui bahwa video tersebut telah dihapus.

Dalam obrolan tersebut diketahui bahwa para pejabat tersebut sudah mendapat suntikkan vaksin booster dengan jenis yang berbeda-beda.

Prabowo, Hadi Tjahjanto, dan Andi Harun menggunakan Nusantara, sedangkan Isran Noor telah disuntik Moderna. Sementara Jokowi masih menunggu vaksin jenis Pzifer.

Sumber: Biro Pers Sekretariat Presiden

Padahal, kebijakan Kemenkes untuk saat ini adalah vaksin ketiga hanya diberikan kepada tenaga kesehatan karena lingkungan kerjanya yang rentan.

Untuk jenis Moderna, jika mengacu pada covid19.go.id, vaksin tersebut hanya diperuntukkan nakes dan “masyarakat yang belum pernah menerima vaksin Covid-19”.

Cakupan vaksinasi di Indonesia masih terbilang rendah dan belum merata. Menurut data Kemenkes, sejauh ini vaksin dosis pertama telah diterima oleh 59 juta orang (28,3% sasaran), sedangkan vaksin dosis kedua baru diberikan kepada 33 juta orang (15,8% sasaran).

Baca juga: “Kemenkes: Vaksin Dosis Ketiga Hanya untuk Nakes”

Epidemiolog Dicky Budiman menilai pemberian vaksin dosis ketiga kepada pejabat merupakan tindakan yang tidak etis.

“Di tengah keterbatasan vaksin seperti ini, selesaikan dulu target cakupannya. Jangan dulu berebut booster vaksin,” ujarnya yang dilansir dari Kompas.

Sumber: Biro Pers Sekretariat Presiden

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin menanggapi obrolan yang terjadi antara presiden dan para pejabat lainnya bukan sebagai suatu pernyataan resmi.

“Itu, kan, sifatnya internal. Karena, mikrofon, apa, ya, kayak terjadi, ya, memang teknis, Mas,” tukasnya ketika dihubungi oleh Narasi.


Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *