ALINEA – Nusantara menjadi nama yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk nama ibu kota negara (IKN) baru, mengalahkan 80 usulan yang diberi. Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok pun masuk radar presiden untuk dapat memimpin IKN yang baru itu.

Selain Ahok, hampir 2 tahun yang lalu Jokowi juga menyinggung nama besar lainnya, seperti mantan Dirut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Tumiyana, eks Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, serta mantan Bupati Banyuwangi yang baru saja dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas.

“Untuk badan otorita ibu kota negara memang kami akan segera tanda tangan peraturan presiden, di mana nanti ada CEO-nya (pemimpin). Kandidatnya ada, namanya banyak. Satu, pak Bambrodj (Bambang Brodjonegoro). Dua, pak Ahok. tiga, pak Tumiyana. Empat, pak Azwar Anas,” ujar Jokowi di Istana Negara pada 2 Maret 2020 dilansir dari CNN Indonesia.

Terkait namanya yang mencuat, Ahok menolak berkomentar lebih rinci mengenai dirinya yang digadang-gadang menjadi salah satu calon pemimpin IKN baru.

“Saya tidak ada tanggapan, itu hak prerogatif presiden,” singkat Ahok saat dihubungi MNC Portal pada Selasa, 18 Januari 2022.

Baca juga: Rencana Pemerintah Bangun Kawasan Hijau Terbesar di Dunia

Sebagai informasi, IKN baru akan dipimpin oleh sebuah badan otorita yang dikepalai seorang kepala otorita, bukan gubernur seperti kebanyakan provinsi yang ada di Indonesia. Jabatan itu setara menteri yang dipilih atau diberhentikan langsung oleh presiden, seperti tertuang pada RUU IKN.

“Pihak yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus itu namanya otorita yang dipimpin oleh Kepala Otorita,” jelas Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustofa (18/1) via Suara.

Penulis: Ricky Setianwar